Usaha Belanda Untuk Mengembalikan Kekuasaannya Di Indonesia

A.    KEDATANGAN SEKUTU ke INDONESIA

Setelah Perang pasifik berakhir dan Jepang kalah dalam menghadapi sekutu, maka Jepang meyerahkan kekuasaannya pada sekutu. Pasukan sekutu yang bertugas menangani Indonesia adalah Tentara Kerajaan Inggris. Pasukan tersebut terdiri dari 2, yaitu :

• SEAC (South East Asia Command) dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mounbatten untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Mendarat di Indonesia tanggal 22 September 1945.
• SWPC (South West Pasific Command) untuk wilayah Indonesia bagian Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia bagian barat, Mounbatten membentuk AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) dipimpin oleh Letnan Jenderal Philip Christison. Tugas AFNEI adalah sebagai berikut.

1. Menerima penyerahan dari tangan Jepang.
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.
5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu.

 Kedatangan AFNEI ke Indonesia didahului oleh kelompok penghubung yang dipimpin Mayor Geenhalg yang tiba di Jakarta tanggal 8 September 1945. Ia bertugas mempersiapkan markas Besar sekutu di Jakarta. Kedatangannya disul oleh Kapal Perang Inggris Cumberland dibawah pimpinan Laksamana Peterson yang berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 dan disusul oleh kapal perang Belanda, Tromp.

Kedatangan sekutu awalnya disambut baik (netral) oleh pemimpin Indonesia sebab melihat tugas yang dibawanya. Namun setelah mengetahui bahwa ternyata sekutu membawa NICA (Netherlands Indies Civil Administration) maka Indonesia mulai curiga dan meragukan maksud kedatangan pasukan sekutu tersebut. Kecurigaan tersebut disebabkan karena:

• NICA adalah pegawai sipil pemerintah Hindia-Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia.
• Dugaan bahwa Belanda mau menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia sebab Belanda masih merasa memiliki hak di Indonesia.
• NICA mempersenjatai orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang.
• Bekas interniran juga menuntut kembali barang-barang miliknya.

 Akhirnya Panglima AFNEI, Christison mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 1 Oktober 1945. Sehingga para pejabat daerah pun menerima pasukan AFNEI dan bersedia membantu tugas AFNEI.

Pelaksanaannya di daerah-daerah yang didatangi pasukan sekutu terjadi insiden dan pertempuran dari pihak RI. Hal tersebut disebabkan karena pasukan sekutu tidak sungguh-sungguh menghormati kedaulatan RI meskipun telah menyampikan bahwa tidak akan mencampuri persoalan status kenegaraan Indonesia. Sementara pihak sekutu merasa kewalahan dan menuduh pemerintah RI tidak mampu menegakkan keamanan dan ketertiban sehingga terorisme merajalela.

Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia dengan membantu pihak sekutu dibawah pimpinan Panglima Angkatan Perang Belanda, Lakasamana Helfrich.

Sejak saat itu terjadilah konflik antara sekutu dan para pejuang Indonesia, seperti di Surabaya, Ambarawa, Medan, Bandung, Manado, Biak

 B.    DUKUNGAN DUNIA dalam MENGHDAPI KONFLIK INDONESIA-BELANDA

Dalam menghadapi masalah konflik Indonesia-Belanda maka Indonesia melakukan upaya untuk menarik dukungan internasional melalui PBB. Adapun upaya indonesia tersebut adalah sebagai berikut.

- Tindakan langsung, dengan mengemukakan masalah Indonesia di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB.

- Tindakan tidak langsung, dengan melakukan pendekatan dan hubungan baik dengan negara-negara yang mendukung Indonesia dalam sidang PBB.

- Usaha untuk menarik dukungan internasional lewat PBB tersebut diantaranya :

• Membina hubungan baik dengan Australia saat pasukan dari negara tersebut terlibat dalam tugas AFNEI.
• Membina hubungan baik dengan India yang dimulai dengan mengirimkan bantuan beras sejak bulan Agustus 1946.
• Membina Hubungan baik dengan Liga Arab.
• Mengadakan pendekatan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB.

C.    LATAR BELAKANG KONFLIK INDONESIA-BELANDA

Belanda masih ingin mengusai Indonesia sebab merasa bahwa Indonesia adalah miliknya. Sehingga dia melakukan berbagai upaya guna mendapakan kembali Indonesia, termasuk melalui perlawanan dan meja perundingan. Sejak 10 Februari 1946 telah terjadi perundingan antara Indonesia-Belanda sebelum selanjutnya terjadi perundingan pendahuluan mengenai gencatan senjata Indonesia-Belanda pada tanggal 7 Oktober 1946 sebelum selanjutnya terjadi perundingan Linggarjati.

Sementara itu pasukan sekutu telah mengosongkan daerah yang didudukinya dan diganti oleh tentara Belanda. Pada tanggal 24 Oktober 1946, Inggris mengosongkan Bogor, Palembang, Medan, dan Padang. Secara berangsur-angsur pasukan sekutu ditarik dari Indonesia. Akhir November 1946 seluruh pasukan sekutu telah meninggalkan Indonesia.

 D.    PERJANJIAN LINGGARJATI

Perundingan Linggarjati berlangsung tanggal 10 November 1946 di Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan perundingan antara RI dengan Komisi Umum Belanda.

• Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh PM. Syahrir. 
• Delegasi Belanda dipimpin oleh Schermerhorn.
• Perundingan Linggarjati dipimpin oleh Lord Killearn di Inggris (sebagai perantara)

Tanggal 15 November 1946 naskah persetujuan Linggarjati diumumkan di Jakarta.

 Hasil perundingan Linggarjati adalah sebagai berikut.

1.  Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.
2. Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949
3. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara federal, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu Negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
4. RepubliK Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.

Pengakuan secara de facto Belanda terhadap RI, meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Secara de Jure (hukum) status hubungan Internasional Indonesia tidak jelas, tidak ada penegasan dalam perjanjian apakah Indonesia dapat melakukan hubungan internasional atau tidak. Terjalinnya hubungan diplomasi dengan negara lain inilah yang memicu pertentangan lebih lanjut antara Indonesia-Belanda.

Terjadi pro dan kontra mengenai perjanjian Linggarjati tetapi akhirnya Indonesia menandatangani perjanjian ini pada 25 Maret 1947 dengan alasan :

1. Adanya keyakinan bahwa bagaimanapun juga jalan damai merupakan jalan yang paling baik dan aman untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia.
2. Cara damai akan mendatangkan simpati dan dukungan internasional yang harus diperhitungkan oleh lawan.
3. Keadaan militer Indonesia yang masih lemah jika menyetujui perundingan memungkinkan Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat militer.
4. Jalan diplomasi dipandang sebagai jalan untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan dan penegakan Negara RI yang berdaulat.

 E.    AGRESI MILITER BELANDA I

Latar Belakang Agresi Militer Belanda I :

1. Perbedaan pendapat dan penafsiran yang semakin memuncak  mengenai ketentuan-ketentuan persetujuan Linggarjati. Pihak Belanda beranggapan bahwa Republik Indonesia berkedudukan sebagai Negara persemakmurannya. Sementara itu pihak Republik Indonesia beranggapan bahwa dirinya adalah sebuah Negara merdeka yang berdaulat penuh.
2. Belanda berpendapat bahwa kedaulatan RI berada di bawah Belanda sehingga RI tidak boleh melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain.
3. Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata.
4. Tanggal 27 Mei 1947 Belanda menyampaikan nota/ ultimatum kepada Pemerintah RI yang harus dijawab dalam waktu 14 hari (2 minggu).
5. Belanda mengalami keadaan ekonomi yang semakin sulit dan buruk.

 Ketengangan semakin memuncak, hingga akhirnya Belanda tanggal 20 Juli 1947 mengumumkan bahwa tidak terikat lagi terhadap perjanjian Linggarjati sehingga Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 pukul. 00.00 WIB melakukan aksi Agresi Militer Belanda. Hasil yang dicapai sebagai aksi tersebut.

-         Dalam waktu singkat Belanda mampu menerobos garis pertahanan TNI.

-     Kekuatan TNI dengan organisasi dan peralatan yang sederhana tidak mampu menahan pukulan musuh yang serba modern. Bukan berarti kekuatan TNI bisa dihancurkan sebab TNI masih terus dapat bertahan dengan perlawanan gerilyanya di desa-desa.

-         Ibu kota RI berhasil dikuasai.

-         Pelabuhan-pelabuhan penting berhasil dikuasai sehingga hubungan keluar sangat sulit.

-         Mengusai daerah penghasil beras dan melakukan blokade.

 Tujuan dilakukan Agresi Militer Belanda I adalah sebagai berikut.

1. Mengepung ibu kota dan menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia (tujuan politik)
2. Merebut pusat penghasilan makanan dan bahan eksport (tujuan ekonomi)
3. Menghancurkan TNI (tujuan militer)

Reaksi dunia dengan adanya Agresi Militer Belanda I :

1. Pemerintah India dan Australia mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB.
2. Amerka Serikat mengeluarkan himbauan agar pihak Belanda dan Republik Indonesia menghentikan tembak menembak.
3. Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah Republik Indonesia.
4. Akibat tekanan dari berbagai negara tersebut maka pada tanggal 4 Agustus 1947 Belanda bersedia menghentikan agresinya.

F.    PERJANJIAN RENVILLE

Latar Belakang:

• Keinginan Belanda untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya, yang kemudian dikenal dengan garis demarkasi Van Mook, yaitu garis terdepan dari pasukan Belanda setelah Agresi Militer sampai perintah genctan senjata Dewan Keamanan PBB tanggal 4 Agustus 1947.

Untuk mengatasi konflik Indonesia-Belanda maka dibentuklah komisi jasa baik yaitu Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan tiga negara yaitu Belgia, Amerika, dan Australia. 

1. Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland
2. Australia  diwakili oleh Richard Kirby
3. Amerika Serikat diwakili oleh Frank Graham.

Tujuannya untuk membantu Indonesia-Belanda menyelesaikan konflik.

 Akhirnya KTN dapat mempertemukan wakil-wakil Belanda dan RI di meja perundingan yaitu di kapal Renville milik USA yang berlabuh di Tanjung Priok pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh PM. Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo. Penengah perundingan adalah KTN.

Isi persetujuan Renville adalah sebagai berikut

1. Belanda tetap berkuasa sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat
2. RI sejajar kedudukannya dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda.
3. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
4. RI merupakan Negara bagian dalam RIS.
5. Dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS.
6. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke daerah RI.

Sebenarnya banyak pemimpin Negara RI menolak persetujuan Renville tersebut tetapi akhirnya mereka bersedia menyetujui. Hal tersebut dikarenakan adanya pertimbangan sebagai berikut:

1. Persediaan amunisi yang menipis
2. Adanya kepastian bahwa penolakan berarti serangan baru dari pihak Belanda secara lebih hebat.
3. Adanya keterangan dari KTN bahwa itulah maksimum yang dapat mereka lakukan.
4. Tidak adanya jaminan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menolong.
5. Bagi RI menandatangani persetujuan Renville merupakan kesempatan yang baik untuk membina kekuatan militer.
6. Timbul simpati dunia yang semakin besar karena RI selalu bersedia menerima petunjuk KTN.

Akibat dari perjanjian Renville :

• Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit
• Bagi kalangan politik, hasil perundingan ini memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi.
• Bagi TNI, hasil perundingan ini menyebabkan sejumlah wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun harus ditinggalkan.
• Muncul berbagai ketidak puasan akibat perundingan ini.
• Sementara itu Belanda membentuk Negara-negara bonekanya yang terhimpun dalam organisasi BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) yang disiapkan untuk pertemuan musyawarah federal.

G.   AGRESI MILITER BELANDA II

Latar Belakang:

Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari perjanjian Renville

18 Desember 1948 Belanda mengeluarkan surat pernyataan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan persetujuan gencatan perang Renville. Tetapi surat pernyataan tersebut tidak dapat disampaikan ke pemerintahan pusat di Yogyakarta sebab dilarang oleh Belanda.

Pelaksanaan:

• Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan serangan terhadap kota Yogyakarta.
• Tepatnya pada pukul 05.30 Belanda melakukan aksi membom pangkalan udara Maguwoharjo (Lapangan Udara Adisucipto) yang dilanjutkan dengan menghancurkan bangunan-bangunan penting dan akhirnya merambat ke pusat kota Yogyakarta dan berhasil menguasainya.
• Belanda berhasil menawan presiden Soekarno, wakil presiden Moh Hatta, Syahrir (penasehat presiden),H. Agus Salim (Menlu).
• Sebelum ditawan presiden berhasil mengirimkan surat pemberian kekuasaan kepada Menetri Kemakmuran Syafruddin (Syarifuddin) Prawironegoro untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI) di Sumatera. Jika Syarifuddin tidak dapat menjalankan tugasnya maka presiden memerintahkan kepada Sudarsono, L.N. Palar, dan A.A Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk pemerintahan RI di India.
• Belanda akhirnya menguasai Yogyakarta dan TNI berhasil dipukul mundur hingga ke desa-desa.
• Belanda menganggap TNI telah kalah tetapi ternyata TNI dapat tetap mengumpulkan kekuatan untuk melawan Belanda.
• Sementara Belanda menyiarkan kabar ke seluruh dunia  bahwa TNI sudah lemah dan RI sudah tidak ada lagi.
• Belanda melakukan sensor pers agar berita tersebut tidak tersiar keluar. Tetapi ternyata dari radio gerilya Indonesia dapat disiarkan berita perlawanan rakyat hingga ke luar negari.
• Akhirnya setelah 1 bulan dari agresi tersebut TNI mulai melakukan gerakan menyerang kota-kota. Serangan yang terkenal adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, dan berhasil menduduki kota Yogyakarta.
• Hal tersebut membuktikan kepada dunia bahwa TNI tidak hancur mereka masih mempunyai kemampuan bahkan mampu menyerang Belanda. Sehingga Belanda akhirnya mau membicarakan dalam meja perundingan.

Tujuan Belanda menyelenggarakan Agresi Militer II :

Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI secara de facto tidak ada lagi.

Tindakan perjuangan secara diplomatik yang dilakukan untuk menggagalkan tujuan Belanda, yaitu :

• Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Agresi Militer Belanda II merupakan tindakan melanggar perjanjian damai (hasil Perundingan Renville)
• Meyakinkan dunia bahwa Indonesia cinta damai, terbukti dengan sikap menaati hasil Perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN.
• Membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada. Hal ini ditunjukkan dengan eksistensi PDRI dan keberhasilan TNI menguasai Yogyakarta selama enam jam pada Serangan Umum 1 Maret 1949.
• Upaya Indonesia menarik simpati Amerika serikat hingga akhirnya mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah Indonesia.
• Dewan Keamanan PBB juga mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia.

Desakan tersebut membuat Belanda mengakhiri agresi militer II.

H.   PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 19 Desember 1948 sebelum pemerintah Indonesia ditawan maka mengadakan rapat di Gedung Negara Yogyakarta yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut.

A.    Memberi kuasa penuh kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran RI) untuk membentuk PDRI di Sumatera.

B.    Kepada A.A Maramis, L.N Palar, dan Soedarsono dperintahkan untuk membentuk PDRI di India bila Mr. Syarifuddin Prawiranegara gagal di Sumatera.

C.    Presiden, wakil presiden, dan petinggi lainnya akan tinggal di ibu kota dengan resiko ditawan oleh Belanda tetapi tetap berdekatan dengan KTN.

Sesuai dengan instruksi Presiden untuk membentuk pemerintahan darurat jika pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta tidak dapat berfungsi lagi maka dibentuklah PDRI yang berkedudukan di Bukittinggi, Sumatra Barat. Dimana Perdana Mentri merangkap menteri pertahanan dan penerangan dijabat oleh Syafruddin Prawiranegara. Sementara itu, Menteri Luar Negeri dijabat oleh A.A Maramis.

PDRI berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih ada. Pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI memberikan instruksi lewat radio kepada wakil Indonesia di PBB. Isinya, pihak Indonesia bersedia menghentikan tembak-menembak dan berunding dengan Belanda. Tindakan ini berhasil mengangkat wibawa Indonesia sekaligus mengundang simpati dunia internasional.

Pemerintah PDRI kecewa sebab telah terjadi kesepakatan perjanjian Roem-Royen yang dianggap akan melemahkan wibawa Indonesia padahal kedudukan Indonesia telah kuat sehingga mampu menuntut lebih banyak kepada Belanda.

Karena kekecewaan para pemimpin PDRI maka melakukan pertemuan pada tanggal 13 Juli 1949 dengan pimpinan Indonesia yang di tawan di Bangka. Hasil pertemuan itu antara lain :

- PDRI menyerahkan keputusan mengenai hasil perundingan Roem-Royen kepada kabinet, Badan Pekerja KNIP, dan pimpinan TNI.

- Pada tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Hatta.

I.  PERJANJIAN ROEM ROYEN

Guna menjamin terlaksananya penghentian Agresi Militer Belanda II maka PBB menganti KTN dengan membentuk UNCI (United Nations Comission for Indonesia) yaitu komisi PBB untuk Indonesia.

Komisi ini selanjutnya mempertemukan Indonesia dan Belanda ke meja perundingan pada tanggal 14 April 1949. Dimana Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Moh. Roem (ketua), Mr. Ali sastro Amijoyo (wakil) sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. H Van Royen. Perundingan diadakan di Hotel Des Indes Jakarta dipimpin oleh Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika Serikat.

Perundingan ini mengalami hambatan sehingga baru pada awal Mei 1949 terjadi kesepakatan.

Isi Perjanjian Roem-Royen (Roem-Royen Statement) sebagai berikut:

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk:

1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
2. Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
3. Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Pernyataan Delegasi Belanda yang dibacakan oleh Dr. H.J. Van Royen yaitu:

1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi karisidenan Yogyakarta.

2.  Pemerintah Belanda membebaskan tak bersyarat pemimpin-pemimpin dan tahanan politik yang tertangkap sejak 19 Desember 1948.

3.  Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat

4.  KMB di Den Haag akan diadakan selekasnya sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Sejak bulan Juni 1949, berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI.

Sejak tanggal 24-29 Juni 1949, tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta.

TNI akhirnya memasuki kota Yogyakarta.

Pada 6 Juni 1949, presiden, wakil presiden, serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta.

J. KONFERENSI INTER-INDONESIA

Latar Belakang Konferensi Inter Indonesia :

• Sebagai upaya pendahuluan sebelum diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar.
• Adanya keinginan melalin persatuan antara RI dan BFO (Badan Musyawarah Negara-negara Federal) serta sikap bersama untuk menghadapi Belanda dalam KMB.
• Kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta pada 1 Juli 1949 maka dilakukan perundingan antara Belanda dan Indonesia
• Konferensi Inter Indonesia ini menunjukkan kegagalan poltik devide et impera yang dijalankan Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik.

Konferensi tersebut berlangsung dari tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil RI dan BFO(Negara-negara ciptaan Belanda disebut Negara Boneka. Melalui Negara boneka ini Belanda membentuk pemerintahan Federal dengan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya.Tanggal 27 Mei 1948 lahirlah Badan Permusyawaratan Federal (BFO) yang terdiri dari negara-negara boneka ciptaan Belanda). Konfrensi Inter Indonesia menghasilkan persetujuan mengenai ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat.

Adapun hasil dari Konferensi Antar Indonesia dalam bidang ketatanegraan adalah sebagai berikut:

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat(RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme(serikat).
2. RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh mentri yang bertanggungjawab pada Presiden.
3. Akan dibentuk dua badan perwakilan,yaitu sebuah DPR dan sebuah dewan perwakilan Negara bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk DPR seme4ntara.
4. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda melainkan pada saat yang sama juga dari RI.

Di bidang Militer tercapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah panglima tertinggi Angkatan Perang RIS.

2. Pertahanan Negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, Negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.

3.Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti angkatan perang RI (TNI) bersama-sama dengan orang Indonesia yang ada dalam KNIL, ML,KM, VB, dan Territoriale Bataljons.

4. Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.

Konferensi Inter-Indonesia kemudian dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 dipimpin oleh Mohammad Hatta selaku Perdana Menteri. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang telah dicapai di Yogyakarta. Kesepakatan yang berhasil dicapai adalah :

• Pembentukan Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menjaga suasana terib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar.
• Agustustus 1949 dikeluarkan perintah untuk menghentikan tembak-menembak baik itu dari pemerintah Indonesia maupun Belanda. Perintah tersebut berlaku mulai 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatera.

K.   KONFERENSI MEJA BUNDAR

Realisasi dari perjanjian Roem-Royen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Konferensi tersebut berlangsung selama 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini diikuti oleh delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan UNCI.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak. Delegasi Belanda diketuai oleh J. H Van Maarseveen. Sebagai penengah adalah wakil dari UNCI oleh Critley R. Heremas dan Marle Cochran.

Hasil dari persetujuan KMB adalah:

1.    Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali

2.   Indonesia akan berbentuk Negara serikat (RIS) dan merupakan uni dengan Belanda.

3.   RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.

4.   RIS harus menanggung semua hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942.

5.   Status karisidenan Irian akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan RIS.

Makna dari Persetujuan KMB :

•       Merupakan babak baru dalam perjuangan sejarah Indonesia
•       Meskipun merupakan Negara serikat tetapi wilayahnya hampir mencakup seluruh Indonesia.
•       Eksistensi pemerintah RI dimata dunia internasional makin kuat.

L.    KEMBALI KE NKRI

Konstitusi RIS

Selama berlangsungnya KMB Tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan bersama Piagam Persetujuan Konstitusi RIS antara Republik Indonesia dengan BFO yang selanjutnya diajukan ke Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Melalui Piagam tersebut disetujui bahwa Negara bentukan federasi tersebut meliputi:

1.      Negara RI yang meliputi daerah menurut perjanjian Renville

2.      Negara Ciptaan Belanda hasil konferensi Malino, meliputi:

• Negara Indonesia Timur, presidennya Cokorde Gde Sukowati dan Perdana Menteri Najamudin Daeng Malewa
• Negara Sumatera Timur dengan wakilnya Dr. Mansyur
• Negara Sumatera Selatan dengan wakil Abdul Malik
• Negara Madura dengan walinya Cokroningrat
• Negara Jawa Timur dengan walinya Wiranata Kusumah.

3.      Satu-satuan kenegaraan yang tegak sendiri

4.      Daerah-daerah selebihnya bukan daerah-daerah bagian.

Dari hasil kesepakatan antara RI dan BFO tersebut maka KNIP pada tanggal 6-14 Desember 1949 mengadakan sidang yang membahas hasil KMB dan mereka menyetujui hasil KMB.

Langkah selanjutnya:

1)     Tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno.

2)     Tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dipilih menjadi presiden RIS.

3)     Tanggal 17 Desember 1949, Ir Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS

4)     Tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno melantik cabinet RIS yang pertama dengan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri.

Perjuangan kembali ke Negara kesatuan RI

a.      Tanggal 27 Desember 1949 terjadi :

1. Penyerahan dan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan antara Negara Belanda dan Jakarta. Penandatanganan tersebut dilakukan secara bersamaan antara di Indonesia dengan di negeri Belanda. Selain itu di Yogyakarta dilakukan pula penyerahan kedaulatan dari RI kepada RIS. Dengan  pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949 maka berakhirlah periode perjuangan bersenjata dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

2. Presiden Soekarno menyerahkan jabatannya di Yogyakarta kepada Acting President RI, Mr. Asaat yang sebelumnya menjabat sebagai ketua KNIP.

b.  Tanggal 28 Desember 1949

• Presiden Soekarno kembali ke Jakarta dengan membawa bendera pusaka.
• Atas usul RI, pemerintah RIS mengadakan perundingan dengan 2 negara bagian lain tentang pembentukan “Negara kesatuan”. Sehingga akhirnya parlemen dan senat RIS mengesahkan rencana Undang-undang Dasar Sementara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c.   Tanggal 15 Agustus 1950,

Ø      Presiden RIS, Ir. Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Ø      Sejak saat itu Soekarno menerima kembali jabatan Presiden RI dari Acting President RI, Mr. Asaat

Ø      Perdana Menteri Moh. Hatta menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan wakil presiden RI.

Ø      Hal ini menunjukkan bahwa Negara federal ciptaan Van Mook hanya berumur 8 bulan.

d.      Tanggal 17 Agustus 1950

Bendera Pusaka dapat dikibarkan kembali di halaman depan bekas istana Gubernur Jenderal (Istana Negara).

 RIS dibubarkan dan kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak NKRI berdiri tegak kembali, PBB menerima Indonesia masuk menjadi anggota PBB yang ke-60 tepat pada tanggal 28 September 1950.

Masalah Irian Barat menurut KMB akan dibicarakan satu tahun kemudian ternyata sampai tahun 1960 tidak ada tanda-tanda untuk diserahkan oleh Belanda.

Sejak tanggal 19 Desember 1961 Indonesia menempuh perjuangan bersenjata dengan Tri Komando Rakyat (Trikora).

Perjuangan Trikora berhasil memaksa Belanda menerima Persetujuan New York tanggal 15 Agustus 1962 dengan pokok-pokok perjuangan sebagai berikut:

1.      Penghentian permusuhan

2.   Membentuk United Nation of temporary Executive Authority (UNTEA) di Irian Barat yang berarti kekuasaan untuk sementara dipegang PBB dengan tahapan sebagai berikut:

• Antara 1 Oktober sampai 31 Desember 1962 masa pemerintahan UNTEA dilakukan bersama-sama dengan kerajaan Belanda.
• Antara 1 Januari sampai 1 Mei 1963 masa pemerintahan dilakukan bersama RI.
• Sejak 1 Mei 1963 wilayah Irian Barat sepenuhnya berada di bawah kekuasaan RI.
• Tahun 1969 akan diadakan Act of Free Choice yaitu penen tuan pendapat rakyat (pepera).
• Tanggal 14 Juli 1969 pepera dilaksanakan dengan hasil pernyataan bahwa segenap rakyat Irian Barat tetap berada dalam kekuasaan republik Indonesia.